Pendapatan, Metode Perhitungan Pendapatan Nasional & Masalah dan Keterbatasan Perhitungan

Nama  : Setyawan Antaris

NPM  : 18113415

Kelas  : 2KA32

TUGAS Teori Organisasi Umum 2

• Pengertian Pendapatan Nasional

Coba kalian amati pembangunan didaerah kalian atau di Indonesia. Seperti pembangunan fasilitas publik, contohnya pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Kegiatan pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Dari manakah dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut ? Pembangunan yang dilakukan pemerintah didanai dari pendapatan negara/nasional salah satunya pajak (sumber pendapatan terbesar).

Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga menjadikan masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilakan oleh para pelaku ekonominya.

Jika dilihat dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, produk nasional dikelompokkan menjadi Gross Domestic Product (GDP) dan Gross National Product (GNP). Dari kedua konsep tersebut melahirkan konsep Gross Domestic Regional Product (GDRP), Net National Product (NNP), Net National Income(NNI), Personal Income (PI), dan Disposable Income (DI).

 

Konsep Pendapatan Nasional

1. Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa inggris disebut Gross Domestic Product adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor- faktor produksi milik warga negara, negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).

GDP merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan, penjumlahan nilai tambah, dan penjumlahan pendapatan di dalam perekonomian selama periode waktu tertentu.

GDP juga merupakan penjumlahan nilai konsumsi (C), investasi (I), pembelian barang & jasa oleh pemerintah (G) dan ekspor neto atau nilai ekspor setelah dikurangi nilai impor (X-M).

Peningkatan/pertumbuhan GDP akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan GDP, dapat pengaruhi oleh :

 

1. Perubahan ketersediaan sumber daya

2.Peningkatan produktifitas

 

GDP dapat diukur dalam 2(dua) cara, yaitu sebagai:

1. Total nilai dari aliran produk akhir 
2. Total biaya atau penghasilan input yang digunakan untuk memproduksi output

Karena profit/Laba merupakan konsep residu/sisa, maka kedua cara tersebut menghasilkan total GDP yang sama.

 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/ Gross Domestic Regional Product (GDRP)

PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Misalnya PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Barat, dan PDRB Aceh.

 

3. Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product (GNP)

Produk Nasional Bruto (PNB) atau yang dalam bahasa inggris Gross National Product (GNP) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanya barang- barang dan jasa-jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan warga negara sendiri baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri selama suatu periode (biasanya satu tahun).

 

Berdasarkan pengertian PNB tersebut, ada tiga hal penting yang perlu diketahui oleh kalian yaitu :

ü Produksi Nasional Bruto hanya mencangkup barang-barang akhir (final good) dan atau nilai tambah (value added). Adapun barang antara dan barang setengah jadi (intermediate semifinished goods) tidak dimasukan dalam komponen PNB. Hal ini karena untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda terhadap suatu produk.

ü PNB hanya menghitung atau memasukkan nilai dari barang-barang yang merupakan hasil produksi pada tahun berjalan (dalam suatu periode dilakukannya perhitungan).

ü Barang dan jasa atau PNB yang dihasilkan tersebut dinilai menurut harga pasar yang berlaku.

GNP = GDP + Produk Neto terhadap Luar Negeri

Dengan demikian, GNP dapat dirumuskan sebagai berikut :

* Produk Neto terhadap Luar negeri merupakan selisih dari pendapatan atas hasil produksi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dengan pendapatan atas hasil produksi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia.

 

1. Produk Nasional Neto (PNN)/Net National Product (NNP)

Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama satu periode (biasanya satu tahun) yang telah dikurangi penyusutan (depresiasi). Jumlah PNN sama dengan jumlah pendapatan rumah tangga konsumsi sebagai imbalan atas penyerahan faktor-faktor produksi.

Dengan demikian NNP dirumuskan sebagai berikut :

	NNP = GNP- Penyusutan

Jika ada subsidi atas barang/jasa yang dihasilkan maka rumus perhitungan NNP adalah sebagai berikut :

	NNP = (GNP- Penyusutan) + Subsidi

* – Penyusutan merupakan penurunan nilai harga barang/jasa. Contoh : Harga dari Buah Jeruk yang baru dipetik (buah segar) Rp 10.000/kg namun setelah beberapa waktu harganya jadi turun menjadi Rp 8.000/kg karena hampir mau busuk. Contoh tersebut merupakan penyusutan atau penurunan nilai barang dikarenakan kondisi yang sudah berbeda.

- Subsidi merupakan bantuan dari suatu pihak (contoh: pemerintah) untuk membantu mengurangi beban atas pihak tertentu. Contohnya pemerintah memberikan subsidi BBM supaya harga BBM yang terlalu tinggi diberikan ditanggulangi beban harganya oleh pemerintah supaya harga yang dikenakan oleh masyarakat tidak terlalu tinggi.

2. Pendapatan Nasional Bersih/Net Nasional Income (NNI)

Pendapatan Nasional Bersih/Net National Income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyrakat dalam suatu periode (biasanya satu tahun) setelah dikurangi pajak tidak langsung.

Dengan demikian NNI dirumuskan sebagai berikut :

	NNI = NNP- Pajak Tidak Langsung

* Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu/terjadi suatu peristiwa. Pajak tidak langsung merupakan beban pajak yang dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

3. Pendapatan Perseorangan (PI)/Personal Income (PI)

Pendapatan Perseorangan adalah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar jatuh ke tangan masyarakat. Tidak semua NNI diterima oleh masyarakat, karena masih harus dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan dan ditambah dengan pembayaran pindahan (transfer payment).

Dengan demikian PI dirumuskan sebagai berikut :

	PI = ( NNI +Transfer Payment) – (iuran Jaminan Sosial+iuran Asuransi+Laba Ditahan+Pajak Perseorangan)

:

Keterangan :

ü Transfer Payment adalah adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Transfer Payment juga merupakanpenambahan pada perhitungan turunan pendapatan nasional. Penambahan tersebut karena TransferPayment merupakan pengeluaran pemerintah untuk membayar jasa yang diberikan oleh pegawai swasta atau karyawan pemerintah diluar pendapatan gaji. Oleh karena itu, transfer paymentmenambah pendapatan bagi tenaga kerja atau karyawan instansi pemerintah dan swasta.

 

ü Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi/Laba ditahan (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

 

4. Pendapatan Disposible (Disposable Income/DI)

Pendapatan Disposible (DI) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Jadi DI merupakan pendapatan yang benar-benar menjadi hak penerimanya. Dengan demikian DI dirumuskan sebagai berikut :

	DI = PI – Pajak langsung

* Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan/SPT Pajak atau Kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Untuk penjelasan tentang pengertian dan konsep dari pendapatan nasional, coba kalian perhatikan peta konsep dibawah ini :

Dilihat dari metode perhitungannya seperti Metode Produksi, Metode Pengeluaran, dan Metode Pendapatan, Pendapatan Nasional diartikan sebagai jumlah dari seluruh pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di dalam suatu Negara dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

Besar kecilnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonominya. Dilihat dari jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, Pendapatan Nasional dikelompokan menjadi :

	·                     Produk Nasional Neto (PNN)/Net National Product (NNP) ·                     Pendapatan Nasional Bersih(PNB)/Net Nasional Income (NNI) ·                     Pendapatan Perseorangan (PI)/Personal Income (PI) ·                     Pendapatan Disposible (Disposable Income/DI)

•  Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

 

Dalam menghitung pendapatan nasional, diperlukan metode atau cara. Metode tersebut disesuaikan dengan objek yang akan dihitung. Metode perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi tiga metode, yaitu sebagai berikut :

 

1. Metode Produksi

Menurut metode produksi (production approach), produk nasional atau Produk Domestik Bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian dalam periode tertentu. Dengan demikian, PNB atau GDP menurut metode ini, jumlah dari harga setiap masing-masing barang dan jasa dikalikan dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan.

Pendapatan nasional menurut metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y =

Keterangan :

Y = Produk Nasional atau Produk Domestik Bruto (PNB atau GDP)

P = Harga Barang dari unit ke-I hingga unit ke-n

Q = Jumlah barang dari jenis ke-I hingga jenis ke-n

PNB atau GDP diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh berbagai sector perekonomian. Hal ini dilakukan untuk menghindari penilaian yang terlalu tinggi atas output yang diproduksi dengan perhitungan ganda (double accounting), baik barang jadi dan jasa jadi maupun barang setengah jadi dan jasa yang masih harus diolah. Untuk itu hanya nilai tambah pada setiap tahap proses produksi tersebut yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Dalam hal ini, GDP atau PNB merupakan penjumlahan dari nilai tambah sektor pertanian ditambah nilai tambah di sektor manufaktur dan seterusnya. Jika dirumuskan akan menjadi sebagai berikut :

Y =

Keterangan :

VA = Nilai tambah (Value Added) sektor-sektor perekonomian (mulai dari sektor ke-I sampai sektor ke-n)

Pendapatan nasional menurut metode produksi dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh hasil produksi masyarakat dari seluruh lapangan usaha di dalam satu tahun diukur dengan nilai uang.

Komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode produksi terdiri atas sebelas sektor, yaitu :

• Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan
• Pertambangan dan penggalian
• Industri dan pengolahan
• Listrik, gas, dan air minum
• Bangunan
• Perdagangan, hotel, restoran
• Pengangkutan dan telekomunikasi
• Bank dan Lembaga keuangan lainnya
• Pemerintahan dan Pertahanan

1. 2. Metode Pengeluaran

Menurut metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi (RTP, RTK, RTG, dan Rumah Tangga Luar Negeri) di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun.

Pendapatan nasional menurut metode pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi. Dengan demikian, komponen-komponen pendapatan nasional menurut metode pengeluaran terdiri atas empat komponen, yaitu sebagai berikut :

• Konsumsi (Consumption), yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen, yang ditulis dalam rumus dengan lambang C.
• Investasi (Investment), yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga produsen, yang ditulis dalam rumus dengan lambang I.
• Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure), yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga pemerintah, , yang ditulis dalam rumus dengan lambang G.
• Ekspor dan Impor (Export-Import), yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga Luar Negeri, yang ditulis dalam rumus dengan lambang X dan M.

Komponen pembentuk pendapatan nasional tersebut menurut pendekatan pengeluaran dapat dicerminkan dalam rumus sebagai berikut :

Y = C + I + G + (X – M)

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga Konsumen (RTK)

I = Pengeluaran Investasi Rumah Tangga Produsen (RTP)

G = Pengeluaran pemerintah dari Rumah Tangga Pemerintah (RTG)

X = Ekspor

M = Impor

1.     3. Metode Pendapatan/Penerimaan

Menurut metode pendapatan, pendapatan nasional adalah hasil penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan nasional menurut metode penerimaan merupakan penjumlahan dari sewa, upah, bunga modal, dan laba yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi selama satu tahun yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = r + w + i + p

Dengan demikian, komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode pendapatan/penerimaan terdiri atas empat komponen, yaitu :

1.     Sewa (rent) yang diterima pemilik faktor produksi alam.

2.     Upah (wages) atau Gaji (Salary) yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja

3.     Bunga modal (interest) yang diterima pemilik faktor produksi modal.

4.     Laba (profit) yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan (entrepreneurship)

·                     Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Jika diamati, perkembangan perekonomian nasional selalu berubah. Perekonomian tersebut disebabkan adanya perubahan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pendapatan nasional yang meningkat menunjukan adanya perkembangan perekonomian masyarakat suatu negara.

Dapat dikatakan bahwa mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat merupakan salah satu tujuan kalian mempelajari pendapatan nasional. Tujuan-tujuan mempelajari pendapatan nasional yang lain, yaitu :

• Untuk memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun.
• Untuk membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. 
• Untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara.

Selain itu, ada beberapa manfaat yang akan kalian peroleh jika kalian mempelajari pendapatan nasional, antara lain :

• Mengetahui dan menganalisa struktur ekonomi suatu negara, dari perhitungan pendapatan nasional, kalian dapat mengetahui apakah suatu negara cenderung berstruktur ekonomi industri, agraris, atau jasa.
• Membandingkan keadaan perekonomian dari waktu-waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Kalian akan memiliki catatan angka-angka perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu sehingga dapat membandingkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu.
• Membandingkan perekonomian antardaerah, baik antarkabupaten maupun antarprovinsi.
• Menjadi dasar komparatif (perbandingan) dengan perekonomian negara lain.
• Membantu merumuskan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.

•  Perbandingan Pendapatan Nasional Antarnegara

Adanya kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita biasanya dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. PDB maupun pendapatan per kapita sebenarnya bukan merupakan ukuran yang ideal. Michael P. Todaro, seorang profesor ekonomi dari Universitas New York menyatakan bahwa pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan yang bias atau belum jelas akurat. Pendapatan perkapita hanya merupakan konsep rata-rata karena sama sekali tidak memberikan indikasi bagaimana pendapatan nasional sebuah negara dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perbandingan, berikut disajikan perkembangan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita Indonesia dan beberapa negara dikawasan Asia lainnya.

• Masalah dan Keterbatasan Perhitungan

 

Semua negara di dunia menghitung PDB untuk kinerja perekonomiannya. Walaupun begitu , data PDB perlu dilihat secara hati-hati karena ada beberapa hal yang tidak dapat diakomodasikan sehingga tidak dapat menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan suatu negara .

 

Masalah PDB

Permasalahan PDB terletak pada pembandingan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun , akan terjadi bias jika kita salah menggunakan perhitungan PDB .

 

Keterbatasan Perhitungan PDB

PDB tidak memasukan memasukan transaksi yang terjadi pada “underground economy” (perekonomian bawah tanah). Perekonomian seperti sektor informal atau sektor illegal seperti penjualan narkoba , dan sektor lain yang sulit tercatat oleh negara tidak masuk dalam perhitungan PDB . Ini menyebabkan nilai PDB cenderung dapat undervalued (lebih rendah) dari yang seharusnya .
PDB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu negara
PDB hanya mngukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu negara dan bagaimana sturktur serta perkembangannya antarwaktu . Untuk mengukur kemakmuran suatu negara , PDB merupakan indikator yang cukup baik . Akan tetapi , kesejahteraan suatu negara lebih kompleks dari hanya sekedar pendapatan yang tinggi . Beberapa indikator untuk menunjukan tingkat kesejahteraan adalah tingkat pengangguran , tingkat kematian ibu dan bayi , angka harapan hidup , tingkat buta huruf , dan lain-lain perlu diperhatikan juga .

PDB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDB suatu negara tidak dapat menunjukan apakah pendapatan nasional tersebut terbagi secara merata diantara penduduknya atau tidak . Bebarapa negara mengalami ketimpangan ekonomi yang besar dengan sebagian kecil penduduk menikmati sebagian besar PDB . Beberapa indikator lain perlu digunakan untuk melengkapi data PDB yang menunjukan ketimpangan yang terjadi, salah satunya adalah Koefisien Gini.

 

Manfaat dan Keterbatasan Perhitungan PDB

a.   Perhitungan PDB dan Analisa Kemakmuran

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk (disebut PDB per kapita). Menurut PBB, sebuah negara dikatakan miskin bila PDB per kapitanya lebih kecil daripada US$ 450,00. Berdasarkan standar ini, maka sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih besar daripada US$ 800.

Kelemahan dari pendekatan di atas adalah tidak memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun Amerika Serikat yang PDB perkapitanya US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan warga kulit hitam ataupun pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara absolut tampaknya jumlah penduduk miskin di Amerika serikat akan bertambah.

Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi pendapatan.

Walaupun distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk faktor produksi non tenaga kerja, terutama uang dan modal, distribusi penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46% aset finansial  dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.

b. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial

Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan logika sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. Sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan, kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.

Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/ materi yang dapat diukur dengan nilai uang. Sedangkan output yang tidak terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang diperoleh dengan menyandarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual tidak dihitung. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin.

Jadi kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa kesejahteraan sosial di negara-negara kaya(Amerika Serikat dan Jepang) adalah jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin (misal Bhutan dan Nepal). Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara kaya tersebut lebih tinggi di banding negara-negara miskin.

 

c. PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas

Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :

 

1)  Jumlah dan komposisi penduduk : Bila jumlah penduduk makin besar, komposisi-nya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi (> SLA), maka tingkat output dan produktivitasnya dapat makin baik.

 

2)  Jumlah dan struktur kesempatan kerja :

Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat besar, tetapi semuanya adalah kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah yang rendah. Jika kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan ekonomi modern (industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.

 

3)  Faktor-faktor nonekonomi :

Yang tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jepang pantas menjadi negara yang produktif sebab selain jumlah penduduk yang banyak, berpendidikan tinggi dan umumnya bekerja di sektor modern, mereka juga memiliki etika kerja yang baik, menjujung tinggi kejujuran dan penghargaan tergadap senior. Dan Jepang juga merupakan negara yang selama kurang lebih 3.000 tahun terus menerus membangun dirinya menjadi bangsa modern, walaupun pembangunan ekonomi modernnya baru dimulai dua abad yang lalu.

d. Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economi)

Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu, statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara. Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual produknya ke pasar.

 

Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum. Padahal, nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat bius dan obat-obat terlarang lainnya.

 

Referensi : 

http://faiza-ulfa.blogspot.com/2012/03/metode-penghitungan-pendapatan-nasional.html

Wikipedia Bahasa Indonesia Tentang Pendapatan
Wikipedia Bahasa Indonesia Tentang Pendapatan Nasional
Warta Warga Gunadarma  

Tweet